 |
| Foto: Karolus Kaya |
Usaha penyelamatan keanekaragaman hayati mesti diintegrasikan dalam kebijakan pemerintah, baik dari tingkat desa hingga di atasnya. Hal ini terungkap pada diskusi PFA 7 yang dilangsungkan di Capa Ressort Maumere. Diskusi yang berlangsung pada Rabu (20/6/2019) ini dihadiri oleh sejumlah NGO bersama dinas terkait.
Kepala dinas PMD Flotim dalam kesempatan ini mengatakan bahwa upaya penyelamatan lingkungan dapat pula dilakukan oleh pemerintah desa. "Desa sudah di berikan sejumlah kewenangan. Ada empat kewenangan yang melekat di desa. Salah satu point dalam keempat kewengan itu diantaranya kewenangan perlindungan laut," demikian ungkapnya.
Kepala dinas PMD juga mengapresiasi yayasan Burung Indonesia karena sudah membuka peluang untuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memanfaatkan laut yang ada di area desa masing-masing. Hal ini juga membantu pemerintah daerah untuk membangun daerah dan masyarakat.
Adapun kegiatan diskusi PFA 7 ini difasilitasi oleh Yayasan Burung Indonesia dan Yayasan PENABULU. Hadir dalam kegiatan ini antara lain Barakat Lembata, YPPS dan Ayu Tani Flores Timur, Wahana Tani Mandiri Maumere, Tananua Ende , dan KSP. Sementara dari pihak pemerintah antara lain DPM Flores Timur, Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. NTT, serta Taman Nasional Kelimutu. Kehadiran stakeholder dimaksud untuk menggali peluang dan tantangan untuk mengintegrasikan program dalam kebijakan daerah.
"Kegiatan forum ini dimaksud untuk menggali hasil dan perubahan ditingkat masyarakat serta dukungan para pihak untuk mencapai hasil," ungkap Budi Waluyo dari Yayasan PENABULU selaku fasilitator. (Teks: Karolus Kaya, Edit: Simpet)
 |
| Foto: Karolus Kaya |
 |
| Foto: Karolus Kaya |
 |
| Foto: Karolus Kaya |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar